Guru Honorer Pertanyakan Pembatalan Kelulusan PPPK di DPRD Banyuwangi

Jember – Guru honorer berjumlah 22 orang mendatangi kantor DPRD Banyuwangi untuk mempertanyakan pembatalan status kelulusan mereka sebagai PPPK. Namun, mereka tidak berhasil menemui anggota DPRD karena sedang ada kunjungan kerja di luar kota. Selasa (23/1/2025)

Para guru tersebut menuntut penjelasan terkait hasil seleksi PPPK yang awalnya menyatakan mereka lolos, tetapi kemudian tergeser oleh Tenaga Honorer Kategori 2 (K2).

Ketua PGRI Banyuwangi, Sugiyanto, mengungkapkan bahwa K2 memang diminta untuk diloloskan oleh Panselnas. Namun, Sugiyanto menilai ada kelalaian panitia di Banyuwangi, Namun, karena mereka tetap disertakan, situasi menjadi kacau. Nama-nama yang sudah dinyatakan lolos malah dianulir

“K2 seharusnya langsung lolos tidak perlu mengikuti seleksi lagi. Tapi, karena nama mereka tetap disertakan, situasi menjadi kacau. Nama-nama itu malah dianulir,” ungkapnya.

Salah seorang guru, Siti Mar’atus Sholihah, menyebut kebijakan tersebut merugikan banyak pihak. Mereka merasa tidak dihargai karna sudah mengurus banyak berkas, tapi hasil akhirnya seperti itu.

“Kami sudah mengurus banyak berkas, tapi hasil akhirnya seperti ini. Kami merasa tidak dihargai,” keluhnya.

Guru honorer lainnya, Abdul Hakim, yang telah mengabdi selama 15 tahun, mengaku sangat terpukul karna sudah berusaha maksimal, mereka rugi materi dan mental sangat tertekan.

“Kami sudah berusaha maksimal, tapi malah diberi kabar seperti ini. Tidak hanya rugi materi, secara mental kami juga sangat tertekan,” ujar Abdul.

Para guru meminta pemerintah dan DPRD Banyuwangi segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan ini. Sugiyanto menegaskan, keadilan Jangan sampai kebijakan ini terus mengorbankan guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi

“Kami hanya meminta keadilan. Jangan sampai kebijakan ini terus mengorbankan guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi.” ujar sugiyanto. (DEWI)